bus trans Samarinda yang sempat di perlihatkan pada saat 17 Agustus 2025 lalu yang menjadi solusi atasi kemacetan di kota Samarinda (Istimewa)
SAMARINDA — Pertumbuhan kawasan permukiman dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Kota Samarinda membuat kebutuhan terhadap transportasi umum yang memadai semakin mendesak. Kondisi lalu lintas yang kian padat dinilai menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem angkutan massal tidak bisa lagi ditunda.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur, Tiopan HM Gultom, menilai perkembangan kota yang begitu cepat belum diimbangi dengan layanan transportasi publik yang mampu menjangkau seluruh aktivitas masyarakat. Akibatnya, warga masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
“Perkembangan kota terus bergerak, kawasan perumahan semakin meluas, tetapi sistem angkutan umumnya belum mengikuti kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jum’at (1/5/2026).
Akademisi Teknik Sipil Universitas Mulawarman itu menjelaskan, salah satu tantangan terbesar transportasi publik di Samarinda terletak pada akses menuju titik layanan angkutan umum. Menurutnya, sebagian besar masyarakat hanya bersedia berjalan kaki dalam jarak terbatas untuk mencapai halte atau titik penjemputan.
Di sisi lain, banyak kawasan perumahan baru justru berada cukup jauh dari jalan utama. Beberapa bahkan memiliki akses masuk hingga ratusan meter, sehingga menyulitkan kendaraan umum untuk menjangkau langsung kawasan tersebut.
“Kalau masyarakat harus berjalan terlalu jauh, tentu mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis dan cepat,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Tiopan mendorong penerapan sistem transportasi terintegrasi berbasis feeder atau angkutan pengumpan. Dalam konsep tersebut, kendaraan berukuran kecil berfungsi menghubungkan kawasan permukiman dengan jalur utama angkutan massal.
Menurutnya, pola seperti itu dapat menjadi solusi realistis bagi kondisi Samarinda yang memiliki banyak kawasan permukiman baru dengan akses jalan terbatas.
Ia juga menepis anggapan bahwa lebar jalan di Samarinda menjadi hambatan utama pengembangan angkutan umum. Penggunaan armada kecil dinilai tetap memungkinkan pelayanan transportasi publik berjalan optimal.
“Bus kecil atau mini trans tetap bisa beroperasi di jalan dengan lebar terbatas. Jadi sebenarnya masih sangat memungkinkan diterapkan,” tegasnya.
Selain armada, Tiopan menilai pemerintah juga perlu memperhatikan fasilitas penunjang seperti trotoar dan akses pedestrian yang nyaman. Infrastruktur tersebut dianggap penting untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
“Kalau trotoarnya baik dan aksesnya nyaman, masyarakat pasti lebih tertarik menggunakan angkutan umum,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai keberadaan transportasi publik bukan hanya berkaitan dengan perpindahan orang, tetapi juga berdampak pada tata kota dan kualitas kehidupan masyarakat. Kota yang memiliki sistem angkutan umum baik dinilai akan lebih tertata dan memiliki konektivitas antarwilayah yang lebih kuat.
“Transportasi publik itu bagian dari pembangunan kota. Bukan hanya soal kendaraan, tapi bagaimana menciptakan kota yang terhubung dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah Kota Samarinda belum mampu merealisasikan layanan transportasi massal secara optimal. Keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi masih menjadi kendala utama dalam pengembangan program tersebut. (dtg)
