Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kalimantan Timur yang ikut adil dalam aski 21/4 di Samarinda (istimewa)
SAMARINDA — Puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, mulai dari pengembalian bantuan sosial terencana (BST), pembenahan layanan BPJS, hingga akses kerja yang lebih adil bagi penyandang disabilitas.
Aksi yang diikuti sekitar 30 orang tersebut menjadi momentum pertama kalinya komunitas disabilitas di Kaltim turun langsung ke jalan menyampaikan aspirasi. Mereka bergabung dengan massa aksi lainnya, namun tetap membawa tuntutan khusus terkait hak-hak penyandang disabilitas yang dinilai mulai terabaikan.
Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kaltim, Muhammad Ali, mengatakan komunitasnya saat ini masih menunggu instruksi lanjutan sambil bertahan di lokasi aksi. Ia menyebut seluruh peserta sudah siap mengikuti agenda aksi berikutnya.
“Untuk sementara kami masih standby sambil menunggu arahan selanjutnya. Semua sudah siap, tinggal mengikuti bagaimana perkembangan di lapangan,” ujarnya saat ditemui di sela aksi.
Ali menjelaskan, alasan utama komunitasnya turun ke jalan adalah dihentikannya bantuan sosial terencana yang sebelumnya rutin diterima setiap tahun oleh penyandang disabilitas. Menurutnya, program tersebut telah berjalan sejak masa kepemimpinan gubernur terdahulu dan sangat membantu kebutuhan para penyandang disabilitas.
“Dari dulu BST itu selalu ada setiap tahun. Bahkan jumlah penerimanya sempat bertambah. Sekarang justru hilang sama sekali dan itu sangat berdampak bagi teman-teman disabilitas,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, ia juga menyoroti minimnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Menurut Ali, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta masih belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara.
“Kami masih sulit mendapatkan pekerjaan. Kesempatan itu ada, tapi sangat terbatas. Banyak perusahaan yang masih memilih-milih dan belum benar-benar membuka peluang untuk kami,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian karena banyak penyandang disabilitas yang melaporkan BPJS mereka tidak aktif.
“BPJS juga banyak dikeluhkan. Ada yang statusnya mati sehingga menyulitkan ketika ingin berobat, padahal kebutuhan kesehatan teman-teman disabilitas cukup tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator aksi, Veronika, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah. Ia menilai sejumlah janji kepada penyandang disabilitas hingga kini belum terealisasi, termasuk bantuan kursi roda gratis.
“Dulu banyak janji diberikan kepada kami, salah satunya bantuan kursi roda gratis. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi sama sekali,” ujarnya.
Veronika bahkan meminta pemerintah untuk lebih serius memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Menurutnya, jika tidak mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi.
“Kalau memang tidak mampu memberikan keadilan dan perhatian kepada masyarakat, lebih baik mundur. Kami ingin ada pemimpin yang benar-benar peduli terhadap penyandang disabilitas,” tegasnya.
Meski demikian, Veronika tetap mengapresiasi aparat keamanan yang dinilai memberikan pengamanan secara humanis selama aksi berlangsung.
“Kami berterima kasih kepada aparat yang sudah membantu dan memperlakukan teman-teman disabilitas dengan baik. Harapan kami aksi ini tetap damai,” tutupnya. (dtg)
