Ahli Bahasa Dan komunikasi kaltim ali Kusno
Habarhanyar.com, Samarinda— Polemik pernyataan “Silakan Hak Angket!” yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur dalam audiensi bersama massa aksi 21 Mei 2026 terus memantik perhatian publik. Di tengah tudingan bahwa gestur sang gubernur mencerminkan arogansi kekuasaan, seorang ahli bahasa dan komunikasi forensik Kalimantan Timur, Ali Kusno, justru menilai bahasa tubuh yang muncul dalam forum tersebut menunjukkan bentuk tanggung jawab dan keberanian politik. Analisis itu disampaikan Ali melalui kajian linguistik forensik, kinesika komunikatif, dan komunikasi politik terhadap dokumentasi visual audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Menurut Ali, tudingan bahwa sikap gubernur terkesan sombong tidak dapat disimpulkan secara dangkal hanya dari ekspresi visual sesaat. Ia menyebut tubuh manusia memiliki respons psikologis yang sulit dimanipulasi ketika berada dalam tekanan politik tinggi.
“Dalam dunia linguistik forensik, tubuh sering kali berbicara lebih jujur dibanding kata-kata. Ada yang disebut psychological leakage atau kebocoran psikologis. Ketika seseorang berada dalam tekanan besar, bahasa tubuhnya akan memperlihatkan kondisi sebenarnya,” kata Ali, Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, posisi duduk Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang tampak tenang dan pasif mengamati situasi menunjukkan sikap detached observation atau pengamatan berjarak. Menurutnya, gestur tersebut merupakan simbol netralitas birokrasi yang menjaga stabilitas pemerintahan tetap berjalan di tengah dinamika politik.
Sementara itu, sorotan publik terhadap Wakil Gubernur Kaltim yang beberapa kali terlihat fokus pada telepon genggam juga dinilai tidak tepat jika dimaknai sebagai sikap pasif atau menikmati situasi politik yang berkembang.
“Justru gestur itu memperlihatkan adanya tekanan kognitif yang besar. Dalam perspektif komunikasi politik, sangat mungkin beliau sedang memantau perkembangan situasi dan komunikasi strategis di luar ruangan,” ujarnya.
Ali menilai puncak pesan nonverbal muncul pada sikap Gubernur Kaltim yang beberapa kali terlihat mencondongkan badan ke depan saat berdialog dengan massa aksi. Menurutnya, sikap itu dalam ilmu kinesika merupakan simbol kesiapan mengambil tanggung jawab langsung.
“Kalau seorang pemimpin merasa takut atau bersalah, biasanya tubuh akan membangun jarak aman. Tetapi dalam forum itu gubernur justru maju mendekat, menatap langsung, dan menyerap tekanan psikologis di ruang audiensi. Itu bukan simbol arogansi, melainkan sikap pasang badan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti formasi duduk gubernur, wakil gubernur, dan sekprov yang berada dalam satu garis menghadapi massa aksi. Menurut Ali, posisi tersebut mengirim pesan bahwa kebijakan yang dipersoalkan merupakan tanggung jawab kolektif eksekutif, bukan keputusan personal semata.
Di sisi lain, Ali turut mengapresiasi massa aksi yang dinilainya tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia berharap dinamika antara legislatif dan eksekutif tidak berkembang menjadi konflik destruktif yang justru merugikan masyarakat Kalimantan Timur.
“Ruang demokrasi harus diisi kritik yang konstruktif, bukan kegaduhan yang berujung saling menghancurkan. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri,” pungkasnya. (*/Dtg)
