Emak-emak Demo Balai Kota Samarinda

EMAK-EMAK demo di depan kantor Balai Kota Samarinda dengan menggelar buku sekolah sebagai bentuk aksi protes. 

SAMARINDA. Puluhan orang tua murid di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Kamis (1/8) siang. Mereka memprotes dugaan pungutan liar (pungli) disejumlah sekolah terkait pembelian buku pelajaran yang dinilai sangat memberatkan.

Dalam aksi tersebut, pendemo membawa puluhan buku mata pelajaran hingga peralatan dapur. Emak-emak ini kemudian berorasi bergantian dan menyoroti harga buku yang terlalu mahal.

“Harga buku antara Rp 600-1, 2 juta per mata pelajaran. Ini belum sumbangan dan lainnya melalui komite sekolah. Padahal ini akal-akalan saja,” kata Sunarti (39) orang tua murid.

Tak sampai disitu. Emak-enak juga mengungkapkan adanya tekanan yang diterima orang tua dan siswa jika tidak membeli buku. Seperti tidak naik kelas, pekerjaan rumah (PR) yang banyak. Hingga nilai yang rendah.

Sementara, Nina selalu koordinator aksi menambahkan, ada dugaan pungli yang terjadi disekolah. Nina mencontohkan jika ada ada siswa yang pindah sekolah harus membayar uang agar bisa mendapat jatah kursi disekolah baru tersebut.

“Ada yang harus bayar Rp 2-3 juta. Baru bisa dapat kursi disekolah baru,” imbuh Nina, koordinator aksi.

Nina Iskandar juga telah menghimpun puluhan sekolah yang ada di Samarinda terindikasi kuat melakukan jual beli buku dan pungutan liar (pungli). Nama sekolah ini akan dibeberkan di hadapan pejabat berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar segera ditindak lanjuti.

“Ada 68 sekolah. Datanya kami lengkap. Dan aksi ini juga menghadirkan langsung orang tua dan murid yang menerima intimidasi karena enggan membeli buku yang dijual tersebut,” ungkap Nina

Menanggapi protes kaum emak, Asisten I Kota Samarinda, Ridwan Tassa menyatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pungli tersebut.

“Kami akan segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di sekolah-sekolah. Paling lambat Senin ini kami sidak,” tegas Ridwan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, juga mengakui adanya masalah dalam pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami akan berikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” tutup Asli. (ket)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *