Sejumlah anggota dewan yang datang menemui massa aksi didepan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar (Istimewa)
SAMARINDA — Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim mengemuka dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Ribuan massa yang turun ke jalan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, sekaligus mendesak penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Aksi tersebut mendapat perhatian luas setelah sejumlah perwakilan DPRD menemui massa dan menerima tuntutan yang disampaikan demonstran. Salah satu yang menjadi sorotan ialah sikap Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Ayyub itu mengakui bahwa lembaga legislatif belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan maupun penganggaran terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Karena itu, saya pribadi dan sebagai bagian dari DPRD Kaltim meminta maaf kepada masyarakat,” ujarnya di hadapan awak media usai menemui massa aksi.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai DPRD tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk penggunaan anggaran bernilai fantastis untuk fasilitas pejabat daerah. Mereka juga mendesak agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas secara serius.
Menanggapi hal itu, Ayyub menegaskan bahwa polemik terkait penggunaan anggaran tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak eksekutif. Ia menyebut DPRD memiliki tanggung jawab yang sama karena turut terlibat dalam proses pembahasan dan pengesahan anggaran.
“Kalau ada anggaran yang kemudian dipersoalkan masyarakat, tentu DPRD juga harus bertanggung jawab. Kami tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah daerah,” katanya.
Ia turut menyinggung beberapa isu yang belakangan ramai diperbincangkan publik, seperti pengadaan kendaraan dinas dengan nilai miliaran rupiah hingga rencana pembangunan rumah jabatan gubernur yang menyedot anggaran besar.
“Persoalan seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Kami menerima kritik itu dan akan menjadikannya catatan penting untuk memperbaiki fungsi pengawasan ke depan,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Ayyub menandatangani tuntutan massa sebagai simbol komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Massa aksi pun meminta agar pernyataan tersebut tidak berhenti sebatas janji, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret di parlemen. (dtg)
