Ratusan Masa aksi memadati depan kantor gubernur Kaltim pada kamis (21/5/2026)
SAMARINDA — Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan pada Kamis (21/5/2026). Aksi yang dipusatkan di dua lokasi, yakni di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim, itu diisi dengan penyerahan dokumen berisi dugaan temuan terkait kebijakan pemerintah provinsi sekaligus tuntutan agar Gubernur Kaltim mengundurkan diri dari jabatannya.
Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiyansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal berbagai persoalan yang menurut mereka terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Erli, pada pagi hari massa terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor Kejati Kaltim untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang telah mereka kumpulkan dari berbagai sumber. Dokumen tersebut, kata dia, berisi sejumlah temuan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan penggunaan anggaran daerah.
“Ya hari ini kita lakukan kembali aksi lanjutan. Tadi pagi kami sudah melaksanakan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan hari ini kami menyerahkan semua data-data yang kami rangkum dari berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kaltim,” kata Erli kepada Korankaltim di sela aksi.
Ia menjelaskan, data yang diserahkan mencakup dugaan persoalan terkait penggunaan APBD, sejumlah kebijakan gubernur, hingga berbagai informasi yang menurut mereka belum pernah dipublikasikan ke masyarakat.
“Yang menyangkut APBD, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan gubernur, termasuk data-data yang tidak pernah dipublikasikan dan itu menjadi temuan kami,” ujarnya.
Erli mengungkapkan dokumen yang diserahkan kepada Kejati Kaltim terdiri dari 36 halaman. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat menelaah dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga gubernur dalam sejumlah proyek strategis di Kalimantan Timur. Menurut Erli, hal tersebut menjadi salah satu poin yang mereka sampaikan dalam laporan.
“Dugaan kami ada adiknya Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur beberapa proyek-proyek besar strategis di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Usai menggelar aksi di Kejati Kaltim, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim. Di lokasi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan politik dan meminta gubernur untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Erli menegaskan, tuntutan yang disuarakan bukanlah pemakzulan. Menurutnya, pihaknya hanya meminta gubernur mengambil langkah mundur secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Bukan pemakzulan, tapi kami mengingatkan kepada Pak Gubernur, kalau malu dengan masyarakat Kaltim, ya lebih baik mundur,” katanya.
Ia menilai sejumlah pernyataan gubernur yang sempat viral di media sosial telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Kalimantan Timur dan menjadi sorotan publik secara nasional.
Selain mendesak gubernur mundur, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim juga meminta DPRD Kaltim mengambil sikap tegas terhadap berbagai persoalan yang mereka suarakan. Erli bahkan menyinggung rencana Ketua DPRD Kaltim yang disebut akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri terkait langkah yang akan diambil.
“Seharusnya Ketua DPRD itu punya sikap, bukan malah bingung dan mau diskusi dulu ke Kemendagri,” pungkasnya. (dtg)
