SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda terus memantapkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan akhir tahun. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan BMKG, BPBD, serta unsur lintas instansi, yang dilaksanakan pada Jumat (5/12/2025) sore. Rapat ini menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus penguatan langkah antisipasi terhadap kemungkinan curah hujan tinggi.
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, mengatakan kesiapsiagaan teknis telah dilakukan secara berulang melalui berbagai simulasi. Latihan tersebut melibatkan Polresta Samarinda, Korem, Forum Pengurangan Risiko Bencana, relawan, serta perangkat daerah yang berperan dalam penanggulangan bencana.
“Simulasi ini untuk menguji peralatan dan keterampilan personel, sehingga saat terjadi bencana semua sudah siap,” ujarnya.
Menurut Suwarso, BPBD juga akan kembali menggelar kesiapsiagaan dan gelar peralatan pada pekan depan bersama BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan relawan Kota Samarinda.
“Ini yang kami sebut latihan mendahului bencana. Semua harus bergerak dengan satu komando,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa BMKG memprediksi potensi curah hujan sekitar 50 mm per hari pada Desember 2025 hingga Januari 2026, kemudian sedikit menurun pada Februari–Maret dan meningkat kembali pada April. Meski masih dalam kategori normal, kondisi geografis Samarinda yang berada di wilayah ekuator memiliki potensi peningkatan curah hujan secara mendadak.
“Karena itu rapat ini bagian dari kewaspadaan menghadapi situasi di luar dugaan,” kata Suwarso.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah melatih relawan kelurahan tanggap bencana dan menempatkan perahu di sejumlah titik rawan genangan. Identifikasi wilayah dengan genangan cukup dalam juga telah dilakukan untuk mempercepat evakuasi apabila terjadi hujan lebat disertai pasang Sungai Mahakam.
Dukungan sarana dan prasarana juga terus ditingkatkan. Samarinda dipastikan akan menerima tambahan satu unit mobil rescue dari BNPB. Selain itu, seluruh potensi peralatan dari TNI, Polri, Damkar, PMI, relawan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dilibatkan dalam sistem penanganan terpadu.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefudin Zuhri, memastikan kesiapan pemerintah daerah telah mencapai sekitar 90 persen.
“Wilayah perbukitan dan daerah rawan sudah diidentifikasi dan akan terus kami pantau,” katanya. Pemerintah berharap dengan kesiapan ini, risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan warga tetap terjaga.
